Author: Bappeda Kota Batam

Badan Perencanaan dan Penelitian, PengembanganPembangunan Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi tugas perencanaan dan perancangan program kerja Pemerintah dan melaksanakan tugas Penelitian yang berkaitan dengan pengembangan dan pembangunan Kota Batam
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Membangun Era Baru dengan Berani Menjadi Pelopor

Bappeda Kota BatamComments Off on Membangun Era Baru dengan Berani Menjadi Pelopor

Sebenarnya tulisan ini dibuat untuk memberikan informasi adanya perubahan yang cukup signifikan yang dilakukan oleh Kepala Bapelitbangda Kota Batam dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah di tahun 2020. Tidak seperti biasanya, untuk pelaksanaan tahun 2020, Kepala Bapelitbangda Kota Batam telah menerbitkan Nota Dinas usulan KPA/PPK dan PPTK pada masing-masing kegiatan Bapelitbangda Kota Batam yang akan […]

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Penyusunan RKPD Kota Batam Tahun 2020

Bappeda Kota BatamComments Off on Penyusunan RKPD Kota Batam Tahun 2020

ditulis oleh : Kabid Penelitian, Pengembangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam RKPD merupakan dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah yang disusun setiap tahun oleh Pemerintah Daerah. Sehingga sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi […]

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pengelola Keuangan Daerah sesuai PP No. 12 Tahun 2019 Pengganti PP No. 58 Tahun 2005

Bappeda Kota BatamComments Off on Pengelola Keuangan Daerah sesuai PP No. 12 Tahun 2019 Pengganti PP No. 58 Tahun 2005

ditulis oleh : Kabid Penelitian, Pengembangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Seiring dengan perkembangan waktu terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang berhubungan juga dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, maka dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah pada awal […]